Just the ideas and opinion about Social, Economy, and Politic

Kegagalan Globalisasi dalam Menyejahterakan Dunia (Pendahuluan)

Sepertinya kata globalisasi menjadi sesuatu yang sakti, yang menjanjikan berbagai perbaikan tak hanya di sektor ekonomi, tapi juga sosial, kesehatan, bahkan pendidikan. Globalisasi pada dasarnya adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias (Wikipedia). Jika globalisasi seringkali identik dengan ekonomi, wajar saja. Karena pada awalnya memang bermula dari ekspansi perdagangan internasional, namun pada perkembangannya telah membawa dampak yang begitu luas dan menciptakan problematika berkepanjangan.

 

Pada 1944, negara-negara Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS) bersepakat untuk mendirikan institusi-institusi yang berfungsi sebagai pilar tata ekonomi internasional baru. Adalah International Monetary Fund (IMF), The World Bank, dan International Trade Organization (ITO), tiga lembaga yang menjadi motor penggerak perdagangan global. Pada 1947 ITO dihantikan oleh General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dengan format yang lebih longgar karena hanya merupakan perjanjian sementara. GATT termanifestasi dalam bentuk kontrak antara negara-negara yang mematuhinya.

 

Dengan adanya perjanjian yang dilakukan melalui GATT, tarif barang-barang industri telah berhasil diturunkan sehingga pada 1987 menjadi hanya 2,9% di Jepang, 3% di AS, dan 4,7% untuk sepuluh negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Melihat perkembangan tersebut, negara-negara yang mengadakan perjanjian merasakan perlu adanya pengaturan kelembagaan yang lebih baik. Hal tersebut mendorong terbentuknya World Trade Organization (WTO) pada 1994. Kehadiran WTO awalnya menjadi harapan bagi banyak negara untuk menikmati transaksi perdagangan internasional yang lebih adil karena ada aturan main yang lebih jelas. Sayangnya, ternyata pengambilan keputusan lebih sering hanya melibatkan beberapa negara saja, seperti AS, Kanada, dan Jepang. Sedangkan negara-negara lainnya hanya menjadi “anak bawang” dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang tidak begitu penting, sekedar formalitas saja.

 

Bukan rahasia lagi bahwa AS menjadi penyetir lembaga-lembaga internasional, dari mulai menggembar-gemborkan perdamaian, stabilisasi moneter, sampai perdagangan bebas. Sebut saja PBB, IMF, World Bank, dan WTO. Keempat organisasi itu menjadi alat AS untuk mencapai kepentingan pribadinya.

 

Dorongan AS untuk membentuk tata ekonomi internasional bukan semata-mata demi menciptakan perdamaian dunia dan kesejahteraan global, melainkan karena pada pasca Perang Dunia II posisi AS benar-benar strategis. AS memiliki modal yang sangat besar dan berada di posisi terdepan sebagai sumber kredit bagi negara-negara lain. Selain itu, didukung pula oleh keunggulan kompetitif yang sangat besar di bidang teknologi dan pertanian. Tata perekonomian internasional yang didasarkan pada kebebasan transaksi barang, jasa, dan modal tentunya akan sangat menguntungkan AS.

 

Perdagangan bebas memang bisa saja menguntungkan dan menyejahterakan. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah perdagangan bebas dapat merangsang produsen untuk meningkatkan efisiensi sehingga dapat menjual barang yang relatif lebih murah bagi konsumen. Karena bagaimanapun, selain persaingan dalam kualitas, persaingan harga merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Tersedianya produk dengan harga murah di pasaran bisa meningkatkan daya beli konsumen dan pada akhirnya memperoleh peningkatan kesejahteraan. Di Jamaika misalnya, setelah dibuka akses perdagangan bebas untuk produk susu pada 1992, harga susu menjadi lebih terjangkau untuk dapat dikonsumsi oleh anak-anak miskin sekalipun. Namun konsekuensinya tentu saja merugikan pengusaha susu lokal. (Stiglitz, 2003).

 

Ya, perdagangan bebas bisa saja menguntungkan. Namun sayang, ada satu hal yang dilupakan. Kondisi masing-masing negara ketika memulai perdagangan bebas tidaklah sama sehingga dalam jangka panjang hal ini bisa saja malah bersifat mematikan produsen dalam negeri, khususnya di negara sedang berkembang (NSB). Hal ini dapat dianalogikan ketika memulai perdagangan bebas, NSB masih berasa di garis start, sedangkan AS telah berlari cukup jauh di depannya. Apakah ini adil? Sedangkan AS sebagai pihak yang telah unggul terus mendesak NSB untuk bergabung dalam GATT/WTO dan memaksa mereka mengikuti barbagai aturan main yang berat sebelah.

 

Oktober 10, 2007 - Posted by | Uncategorized

1 Komentar »

  1. Assalamualaikum wr wb
    Betul itu, dipasarkan di Indonesia dan minta pendapat anda lagi deh
    Akhir-akhir produk-produk bermelamin dari china dengan harga relatif murah sangat gencar dipasarkan di Indonesia dan konsumennya cukup banyak. Apakah menurut anda hal ini sama seperi politik dumping yang diterapkan Jepang di NSB dan apakah yang harus dilakukan produsen domestik agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri sekaligus menggerakkan sektor riil terutama ekspor dalam kondisi krisis global saat ini?tolong dijawab ya!Trims
    Wassalamualaikum wr wb

    Komentar oleh Yoga Hariawan | Maret 2, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: