Just the ideas and opinion about Social, Economy, and Politic

MENGENAL KOREA LEWAT LUKISAN SASTRA*

oleh Maisya Farhati

 

Korea: Sebuah Ulasan Singkat dan Kilas Balik

 

Berbicara mengenai Korea (Selatan) saat ini tentu saja berbeda dengan Korea masa lalu. Tak usah jauh-jauh, sepuluh tahun lalu saja misalnya, Korea belum terlalu populer baik dalam budaya pop (pop culture) maupun perkembangan ekonomi dan teknologinya. Adalah sebuah keniscayaan apabila sebuah bangsa, termasuk Korea, mengalami metamorfosis dalam perjalanan hidupnya. Transisi budaya kemudian terjadi seiring perkembangan ekonomi, politik, dan sosial yang ada.

Saya pribadi mengenal Korea sebagai sebuah bangsa yang besar. Teringat sebuah pepatah bahwa “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya”, begitulah Korea di mata saya. Setahun pengalaman saya tinggal di Negeri Ginseng dalam sebuah program pertukaran pelajar (2007) telah cukup menunjukkan bagaimana masyarakat Korea begitu menghargai para leluhurnya yang telah mewariskan kebesaran peradaban serta para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kehormatan bangsa, termasuk saat perang melawan penjajah (Jepang). Adapun Perang Korea (1950-1953), dapat dikatakan perang yang begitu dilematis karena melawan saudara sendiri – Korea Utara.

Kejadian demi kejadian sepanjang sejarah Korea telah membentuk Korea seperti wujudnya yang sekarang. Di banyak tempat, karya sastra tak urung menjadi saksi perubahan gejala sosial di masyarakat. Dalam kumpulan cerpen Korea  bertajuk “Laut dan Kupu-Kupu” terbitan Gamedia ini, pembaca dapat sedikit demi sedikit mengenal budaya Korea melalui sikap dan konflik para tokohnya, kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang sedikit banyak berpengaruh dalam pembentukan budaya tersebut.

Karya sastra adalah sebuah kekayaan tersendiri yang mengabadikan momen penting maupun kejadian sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Memang tak mudah untuk membagi kekayaan tersebut kepada bangsa lain, karena setiap bahasa memiliki sifat khasnya sendiri-sendiri yang tak mudah pula diubah wujudnya menjadi bahasa lain dengan tetap mempertahankan keakuratan makna dan keindahan bahasa. Dengan segala keterbatasan, bagaimanapun penerjemahan ke-12 cerpen ini perlu mendapat apresiasi sebagai usaha untuk memperluas wawasan budaya suatu bangsa.

 

Pasca Perang Korea

Perang memang selalu menyisakan kepedihan, tak peduli menang atau kalah. Kemenangan sekalipun selalu menyisakan kehilangan, terlebih perang saudara di Korea pada 1950-1953. Perbedaan ideologi yang mungkin sebenarnya hanya dipahami oleh sebagian orang saja, telah membawa begitu banyak korban. Seperti yang diceritakan pada cerpen pertama bertajuk “Dua Generasi Teraniaya” karya Ha Geun-chan. Dua generasi yang diwakili oleh ayah dan anak ini merupakan representasi kondisi pasca perang, dimana Mando, sang ayah, mengalami perang melawan penjajah (Jepang) sedangkan Jinsu, sang anak, mengalami perang Korea.

Dalam cerpen tersebut, memang tidak terlalu dihadirkan bagaimana sikap dari masyarakat Korea secara umum terhadap penjajahan Jepang maupun perbedaan ideologi dengan Korea Utara. Cerita lebih menitikberatkan kepada kondisi pribadi kedua tokohnya. Sudah sewajarnya sang ayah berharap anaknya pulang dari perang dengan selamat dan dengan kondisi yang sempurna meskipun ternyata kenyataan tak sesuai harapannya. Mando yang telah mengalami cacat tangan karena menjadi korban perang ternyata harus memiliki anak yang sebelah kakinya diamputasi, juga karena perang.

Kondisi pasca Perang Korea tentu saja jangan dibandingkan dengan gemerlapnya pembangunan Korea masa kini. Kondisi saat itu digambarkan masih serba terbatas, kota-kota besar belum bangkit, yang ada kebanyakan adalah desa-desa kecil dengan jalan penghubung atau infrastruktur yang masih tradisional dan seadanya. Namun keterbatasan lingkungan dan keterbatasan diri tak meluluhkan semangat dan optimisme. Hal tersebut seperti tersurat pada dialog di halaman 14:

“Bapak.”

“Kenapa?”

“Saya ragu bisa hidup dengan keadaan seperti ini.”

Enggak usah ragu. Kalau masih bisa bernafas semua bisa hidup. Jangan bicara seperti itu.”

Jinsu yang lebih muda digambarkan agak ragu menghadapi kehidupan pasca perang dengan kaki yang tak sempurna. Sedangkan, Mando yang bisa dibilang telah lebih banyak makan garam, merasa lebih siap menghadapi semua kenyataan hidup, baik manis atau pahit. Dengan keterbatasan fisik, ayah dan anak itu justru saling melengkapi. Bahkan Mando berinisiatif membagi tugas sehari-hari. Mando yang lebih mudah bergerak dengan kedua kakinya mendapat bagian kerja di luar rumah, sedangkan Jinsu melakukan pekerjaan di dalam rumah.

Rasa syukur dan optimis bagaimanapun dapat menjadi penawar dalam setiap kesulitan yang dihadapi setiap insan. Dan masyarakat Korea telah membuktikan kebesaran optimisme tersebut dengan pencapaian-pencapaian yang kini dapat kita lihat sendiri – dari hancur lebur pasca perang sampai dengan tegak berdiri di masa kini.

 

Korea dan Industrialisasi

            Layaknya negara-negara berkembang lain, Korea pun mengalami fase yang disebut industrialisasi. Tahun 1970-an menjadi saksi perubahan struktural dari Korea yang awalnya berbasis pertanian menjadi negara industri. Meskipun tentunya perubahan itu ditujukan untuk kemajuan negara termasuk masyarakatnya, namun konflik yang muncul dalam setiap perubahan nampaknya adalah sebuah keniscayaan.

Korea dikenal dengan budaya kekeluargaannya (kinship). Dalam masyarakat yang bercorak pertanian, dikenal saling menolong semata-mata atas dasar kekeluargaan saja tanpa terlalu memikirkan materi. Menuju era industri, perlahan tata kehidupan dalam masyarakat berubah. Aturan-aturan yang bersifat teknis mulai berlaku. Banyak orang yang tak paham, juga tak siap.

            Cerpen “Jalan ke Sampho” dan “Bung Kim di Kampung Kami” menjadi potret Korea dalam masa transisi ini. Young Dal dalam “Jalan ke Sampho” bermaksud hendak pulang ke kampung halamannya. Cerita dalam cerpen ini sebagian besar berkaitan dengan persoalan kerja dan mata pencaharian.

            “Karena kami punya keterampilan, tidak ada masalah dengan kerjaan.”

            “Saya tahu. Anda dulu bekerja sebagai pengebor batu, kan? Kalau kami bisa bekerja menjadi tukang kayu, las, dan memperbaiki sepatu.”

            “Wah, banyak banget. Situ bakal aman.”

            (kutipan dari halaman 49)

            Dalam masa transisi, orang tak lagi dapat menyandarkan diri pada mata pencaharian di bidang pertanian. Namun tak mudah pula mencari pekerjaan di sektor formal seperti bekerja di kantoran, pabrik, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan semakin banyak keahlian, maka peluang untuk bertahan semakin besar.

            Perjalanan Young Dal pulang ke kampung halaman telah mempertemukannya dengan Chung dan Baek Hwa. Mereka saling bercerita mengenai kehidupan pribadi maupun pekerjaan yang mereka jalani. Baek Hwa, dalam keadaan ekonomi yang sulit, bekerja di berbagai tempat sebagai wanita bayaran. Ia melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidup, apalagi dalam keluarganya ia memiliki banyak adik. Ketika ia memutuskan pulang ke kampung halaman pun, ia tak urung berniat untuk tetap bekerja seperti tersurat dalam halaman 67.

            Nah, sekarang rencananya apa kalau pulang ke rumah…?”

            Baek Hwa tidak menjawab dan hanya tersenyum. Chung berkata, “Kawin saja ya.”

            “Ogah kawin. Untuk apa menikah sekarang. Aku mau membantu ayah bertani di kampung. Aku punya banyak adik.”

            Begitulah cerita singkat selama perjalanan. Namun poin penting lainnya yang justru muncul di akhir cerita adalah kenyataan yang ada di hadapan ketiga orang itu ketika kembali ke kampung halaman masing-masing. Waktu bertahun-tahun yang mereka habiskan di perantauan ternyata berjalan seiring perubahan di desa mereka. Young Dal yang hendak kembali ke desanya harus siap berhadapan dengan kondisi desa yang telah berubah seiring arus industri yang ada. Sampho yang dulu wilayah perairan kini telah menyatu dengan daratan. Desa-desa sudah tergusur oleh proyek pariwisata, pembangunan pasar, dan lainnya.

 

            Lain lagi kisah dalam “Bung Kim di Kampung Kami”. Perubahan adat dan tata kehidupan di masyarakat menjadi fokus utama dalam penceritaan. Bagi masyarakat Korea yang kental dengan budaya dan mata pencaharian di bidang pertanian, lahan pertanian adalah hidup mereka, yang selalu mereka urus sebaik mungkin dan tak akan pernah ditelantarkan. Dan masyarakat agraris yang identik dengan semangat kebersamaan, terpaksa diluruhkan oleh industrialisasi. Masalah pengairan yang dulu terasa sederhana kini menjadi rumit dan tak bisa terlepas dari persoalan materi. Masalah hak milik yang dulunya tidak terlalu dipermasalahkan, kini menjadi persoalan besar.

 

Sikap Kritis Masyarakat Korea

 

            Judul di atas setidaknya cukup menggambarkan apa yang akan dipaparkan selanjutnya. Dalam setiap rezim pemerintahan, dengan kondisi sosial ekonominya, ada saja terdapat hal-hal yang terasa mengekang atau tak merasa cukup puas. Dengan persoalannya masing-masing, kondisi ini diwakili oleh cerpen “Dini Hari ke Garis Depan”, “Sungai Dalam Mengalir Jauh”, dan “Kerja, Nasi, Kebebasan”.

            Setelah melewati masa transisi dari pertanian ke industri, ternyata masalah tidak usai begitu saja. Kini masalah muncul dalam kaitannya hubungan pengusaha dengan buruh, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), kesejahteraan, dan keadilan. Dalam “Dini Hari ke Garis Depan”, dikisahkan bagaimana sekelompok buruh membuat suatu gerakan untuk memperjuangkan nasib mereka. Konflik kepentingan memang biasa mewarnai hubungan kerja.

Pada perkembangannya, konflik tak hanya mengenai hubungan pekerja dengan pengusaha, namun turut juga melibatkan keluarga. Seperti Yoon Hee dan Soon Ok yang dikisahkan terpaksa lepas dari serikat buruh karena tidak ingin melibatkan dan merepotkan keluarga lebih jauh disebabkan kegiatan mereka dalam serikat buruh. Di sisi lain, beberapa orang di serikat buruh masih berjuang memperoleh keadilan dan mempertahankan harga diri mereka, karena harga diri tak dapat dibeli dengan apapun, termasuk uang.

Dalam dua cerpen lainnya yaitu “Sungai Dalam Mengalir Jauh” dan “Kerja, Nasi, Kebebasan”, cerita masih seputar konflik di dunia kerja. Satu kekhasan yang tak hilang, dalam konflik kerja, kaitan batin sang tokoh dalam cerpen dengan keluarganya selalu terasa.

 

Masyarakat Korea dan Kebebasan

            Tema pada cerpen-cerpen setelah tahun 1990 bisa merefleksikan diversitas ide dalam setiap cerita yang ada. Meskipun tetap terdapat deskripsi mengenai kondisi sosial di sekitarnya, namun kebanyakan cerita fokus pada masalah yang bersifat pribadi : rumit dan abstrak. Masyarakat Korea dalam berbagai kemajuan dan perubahan sosial ekonominya bisa jadi lebih bersifat individualis daripada sebelumnya.

            “Kisah Singkat di Pekarangan” misalnya, merupakan perpaduan konflik psikologis seorang kakak yang ditinggal adiknya, masalah keluarga, serta halusinasi yang hadir dalam kehidupannya. Kisah ini bisa dibilang tak menyentuh isu sosial yang ada di sekitarnya.

            Cerpen “Laut dan Kupu-Kupu” yang judulnya diambil untuk keseluruhan kumpulan cerpen ini juga memiliki cerita yang bersifat pribadi. Kerinduan seorang istri akan suaminya yang telah lama berubah dan tak sehangat dulu. Namun, dalam cerpen ini selain masalah pribadi juga disinggung kondisi sosial ekonomi Korea dan hubungannya dengan China. Korea yang semakin lama semakin maju nampaknya memberikan kehidupan ekonomi yang cukup menjanjikan sehingga orang-orang keturunan Korea yang tinggal di China begitu ingin hijrah dan mencari peruntungan di Korea.

            Begitulah Korea dan wajah masyarakatnya dari masa ke masa. Dua cerpen terakhir yaitu “Betulkah? Saya Jerapah” dan “Menyeberangi Perbatasan” juga menunjukkan kepribadian dan cara mengekspresikan perasaan dengan semakin bebas. Tulisan dan isi cerita memang berubah seiring perkembangan zaman. Meskipun kita tak cukup mengenal keseluruhan budaya Korea melalui beberapa cerpen saja, namun setidaknya antologi cerpen ini telah membuka jendela sehingga kita dapat memandang pemandangan budaya Korea di luar rumah kehidupan kita.

 

*ulasan dan komentar untuk buku kumpulan Cerpen Korea “Laut dan Kupu-kupu”

Yogyakarta, 2008

 

Februari 22, 2009 Posted by | Uncategorized | 6 Komentar

PERPUSTAKAAN: SURGA DUNIA BAGI PARA MAHASISWA

“I choose to be a poor man who live in a small house that full of books rather than become a king who doesn’t have desire to read.”
(Thomas Babington – English Historian)

Menengok Peringkat Kita
Satu lagi kabar gembira menyapa kita semua, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), juga semua pihak yang peduli akan pendidikan bangsa. UGM tahun 2008 ini kembali masuk ke dalam jajaran 500 universitas terbaik di dunia, bersama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang notabene adalah universitas-universitas unggulan dan favorit di Indonesia. Apakah makna dari peringkat tersebut? Kiranya kita sebagai bagian dari entitas UGM sudah semestinya bercermin kembali dan tidak terlena akan peringkat yang telah diraih. Banyak jalan yang masih harus kita tempuh untuk menjadi universitas internasional yang unggul dalam kualitas dan turut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui berbagai penelitian, atau kini lebih populer dengan istilah research university.
Sering terpikir apakah yang sebenarnya menjadi parameter bagi sebuah institusi pendidikan yang baik, dalam hal ini universitas. Cukupkah hanya sebatas gedung yang megah dan ruang kelas yang mewah? Tentu saja penyediaan fasilitas pendidikan tak hanya terkait dan selesai sampai pada penyampaian materi kuliah di kelas yang nyaman dengan Air Conditioner (AC), komputer, dan viewer semata.
Adalah perpustakaan, sebuah tempat yang seharusnya menjadi pelarian bagi para mahasiswa yang haus akan ilmu dan ingin menggali lebih banyak pengetahuan. Perpustakaan ialah suatu tempat yang seharusnya dapat memuaskan kebutuhan para mahasiswa, baik dalam hal pengetahuan, informasi, serta kenyamanan dalam proses yang mendukung prestasi akademik dan menumbuhkan budaya literer yang akan memacu mahasiswa memiliki pemikiran yang lebih terbuka, kritis, dan inovatif.
Banyak jalan menuju Roma, begitu pula banyaknya jalan bagi UGM untuk menuju research university bertaraf internasional. Dan perpustakaan yang baik merupakan salah satu fasilitas yang dapat mengantarkan UGM menuju kesana.

Tenggelamnya Popularitas Perpustakaan
Di Indonesia, kebanyakan perpustakaan kalah pamor oleh gemerlapnya mal dan pusat hiburan. Mal umumnya buka sejak pukul sepuluh pagi hingga sepuluh malam, sedangkan kebanyakan perpustakaan telah tutup di sore hari, atau ada pula yang sedikit lebih malam, itupun dengan kondisi yang sudah agak sepi pengunjung. Mal dan pusat hiburan tetap buka dan justru paling ramai dikunjungi di akhir pekan, sebaliknya perpustakaan tutup pada waktu tersebut.
Perpustakaan seolah menjadi semacam tempat “sakral” yang hanya dikunjungi oleh orang-orang yang terlampau rajin dan kutu buku. Meskipun di beberapa perpustakaan fakultas terlihat pengunjung yang cukup ramai, namun di kebanyakan perpustakaan fakultas lain dan perpustakaan pusat terasa kurang “hidup”. Dalam hal ini, sering pula terlihat ada dua kubu yang terpisah, antara mahasiswa yang “gila organisasi” dan mahasiswa yang “demam perpustakaan”, padahal sebenarnya keduanya bisa berjalan beriringan.
Fenomena demikian bukan sepenuhnya salah mahasiswa, bukan karena mahasiswa tak suka belajar dan tak gemar membaca. Buktinya, banyak pula mahasiswa yang sengaja mencari tempat nyaman untuk belajar, membaca, atau sekedar mencari bahan tugas lewat internet, namun pilihannya justru jatuh ke kafe-kafe, bukan perpustakaan. Dalam hal ini, bagaimana perpustakaan sebagai sebuah produk dikemas menjadi sesuatu yang menarik merupakan suatu permasalahan tersendiri yang selayaknya diperhatikan. Selanjutnya, pemasaran yang baik juga penting, karena produk yang baik akan menjadi sia-sia tanpa teknik pemasaran yang tepat.
Mempopulerkan perpustakaan di kalangan mahasiswa tentunya tak berarti kita mengubah perpustakaan menjadi seperti kafe. Perpustakaan tetaplah perpustakaan, namun dengan suasana dan fasilitas yang nyaman dan memuaskan kebutuhan mahasiswa. Setahun yang lalu, penulis berkesempatan mengikuti program pertukaran pelajar di Daejeon University, Korea Selatan. Di sanalah untuk pertama kalinya impian penulis tentang perpustakaan ideal cukup terwujudkan.
“Sophisticated but homy”, begitu kesan pertama penulis ketika pertama kali melihat perpustakaan universitas tersebut. Perpustakaan yang menjulang megah di tengah kampus itu memiliki fasilitas yang bisa dibilang lengkap, dari mulai materi-materi serius sampai dengan yang bisa dibilang santai dan menghibur. Dari mulai tempat yang nyaman untuk belajar dengan serius sendiri-sendiri sampai ruang diskusi yang memungkinkan suasana yang sedikit gaduh. Suatu keseimbangan yang membuat para mahasiswa kerasan berlama-lama di dalam perpustakaan. Di sana, perpustakaan selalu hidup, tak ada istilah popularitas yang tenggelam.

 

Revitalisasi Perpustakaan
Salah seorang sastrawan Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, pernah berkata, “Segala yang terjadi di bawah kolong langit adalah urusan orang-orang yang berpikir”. Fenomena tenggelamnya perpustakaan di tengah dinamika dunia pendidikan, mau tidak mau harus dicari benang merahnya untuk kemudian dapat dirumuskan berbagai permasalahan yang ada, juga langkah-langkah untuk menanggulanginya. Dalam kasus perpustakaan ini, pusat permasalahan terdapat pada dua faktor, yaitu faktor mahasiswa dan juga faktor perpustakaan itu sendiri.
UGM sebagai salah satu universitas di Indonesia, yang telah beberapa tahun terakhir ini selalu masuk dalam jajaran 500 universitas terbaik versi majalah Time, sudah semestinya mencanangkan revitalisasi perpustakaan. Revitalisasi berarti menumbuhkan kembali arti pentingnya perpustakaan bagi seluruh civitas akademika UGM, khususnya mahasiswa sebagai pihak yang akan paling banyak menggunakan sarana tersebut. Perpustakaan semestinya lebih dari tempat untuk membaca dan meminjam buku. Di sini, kita harus merumuskan kembali fungsi perpustakaan sebagai sarana edukatif bagi mahasiswa.
Karena masalah jarak dan kemudahan akses, kebanyakan mahasiswa lebih memanfaatkan perpustakaan fakultas. Hal itu memang tidak salah. Namun, jika kemudian Perpustakaan Pusat menjadi semakin terlupakan, pihak universitas harus segara turun tangan. Apabila dioptimalkan, Perpustakaan Pusat UGM selain menjadi gudang buku dan tempat membaca, juga bisa menjadi pusat transfer pengetahuan dan brainstorming bagi para mahasiswa yang sifatnya lintas keilmuan, karena melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan.
Tanpa mengurangi apresiasi terhadap perpustakaan yang ada saat ini, tak bisa dielakkan bahwa memang terdapat banyak aspek yang harus diperbarui dari perpustakaan. Meskipun ada istilah yang menyatakan, “Don’t judge from the cover”, namun dalam banyak hal ternyata membuat “cover” yang menarik itu memang sangatlah penting, termasuk dalam mengemas perpustakaan. Misalnya saja, gedung yang terlihat tua dan suram cenderung menyebabkan daya tarik yang lebih rendah sehingga mahasiswa enggan ke sana. Maka, akan lebih baik apabila gedung perpustakaan dibuat dengan desain dan warna yang menarik, atau kalaupun bermaksud melestarikan gedung yang cukup tua dan bersejarah, tetap dibalut dengan warna yang terang ataupun ornamen lain yang sifatnya jauh dari monoton.
Setelah “cover” yang menarik, tentunya ada yang lebih esensial. Ya, betul sekali. Apa lagi kalau bukan isi perpustakaan? Perpustakaan sebagai sumber ilmu selayaknya memiliki koleksi buku yang lebih beragam. Tak hanya buku teks kuliah, namun juga buku-buku umum dan populer sehingga mahasiswa tak hanya berpikir linear. Untuk penyediaan majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang spesifik pada suatu bidang keilmuan, memang sebaiknya dilakukan di perpustakaan fakultas saja yang relatif lebih mudah dijangkau dan diakses. Sedangkan untuk perpustakaan pusat, hendaknya memiliki referensi yang sifatnya lebih umum.
Saat ini, dengan dua unit perpustakaan pusat yang ada, sebenarnya cukup banyak yang telah dapat diberikan kepada mahasiswa. Akses internet dan sarana informasi telah cukup tersedia. Telah ada pula beberapa corner atas dukungan instansi atau lembaga tenrtentu yang memang khusus berisi buku atau materi yang spesifik pada suatu bidang keilmuan. Namun, suasana perpustakaan masih terasa formal, tak bervariasi, dan terkesan membosankan. Meskipun perpustakaan tak dapat memberikan suasana yang terlampau santai dan sesuai dengan selera masing-masing individu, namun alangkah baiknya apabila dibuat diversifikasi ruangan yang kira-kira dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa.
Pertama, seperti ruangan standar di setiap perpustakaan (dan yang telah ada pula saat ini), yaitu ruang referensi buku yang sekaligus juga ruang baca. Di ruangan tersebut terdapat berbagai buku yang tersusun rapi di rak dan juga meja-kursi untuk membaca yang sifatnya terbuka, dimana pembaca bisa saling berhadapan satu sama lain. Namun, selain itu ada pula mahasiswa yang membutuhkan ketenangan lebih untuk berkonsentrasi saat membaca maupun belajar. Untuk itu, ruangan kedua yang harus ada adalah ruang khusus belajar, dimana di dalamya terdapat hanya meja-kursi yang satu sama lain dipisahkan cubicle. Dengan demikian, mahasiswa tidak akan mudah merasa terganggu dan akan didapatkan suasana yang memang kondusif untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan kosentrasi tinggi.
Selain ruang-ruang yang berkaitan dengan membaca, perpustakaan juga idealnya memfasilitasi mahasiswa yang ingin belajar berkelompok sambil berdiskusi di perpustakaan. Jika kegiatan tersebut dilakukan di ruang baca maupun ruang belajar, tentunya akan mengganggu pengguna perpustakaan lain. Maka penyediaan beberapa unit ruang diskusi dapat membantu mahasiswa keluar dari masalah tersebut. Apalagi saat ini UGM telah menerapkan sistem Student Center Learning (SCL) yang banyak mengharuskan mahasiswa belajar mandiri dan mempersiapkan berbagai presentasi yang kebanyakan ditugaskan berkelompok. Ruang diskusi akan mendukung keaktifan dan kekritisan mahasiswa dalam kegiatan akademiknya.
Sebagai penyeimbang dari berbagai aktivitas yang serius di perpustakaan, perpustakaan dapat menyediakan satu ruangan khusus yang menyediakan televisi dengan berbagai saluran internasional. Fasilitas ini tak sekedar ajang rileks semata, karena siaran-siaran internasional yang disajikan dapat memperkaya khasanah pengetahuan sekaligus melatih kemampuan bahasa asing para mahasiswa, khususnya Bahasa Inggris. Perancangan ruangan dapat dibuat sederhana saja, misalnya dengan gaya lesehan. Hal itu akan menambah suasana nyaman dan santai.
Sebagai pusat transfer pengetahuan dan brainstorming yang sifatnya lintas keilmuan, akan sangat baik apabila pihak perpustakaan secara berkala mengadakan diskusi atau “ngobrol santai”. Kemudian dapat juga dibentuk sebuah klub entah itu bernama “Klub Cinta Buku”, “Klub Cinta Perpustakaan”, dan lain-lain, yang kegiatannya antara lain membedah buku-buku baru di perpustakaan ataupun membahas isu-isu yang sedang hangat. Hal tersebut nantinya akan secara tidak langsung “menjaga” konsistensi kehadiran mahasiswa dalam setiap diskusi yang dilaksanakan sekaligus menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik mahasiswa agar mau mengunjungi perpustakaan.
Jam buka-tutup perpustakaan juga sebaiknya menjadi perhatian. Pada hari kerja, seharusnya perpustakaan buka hingga lebih malam, misalnya pukul sembilan. Sedangkan di akhir pekan, perpustakaan dapat tetap buka walaupun dengan fasilitas yang terbatas, khususnya penyediaan ruang belajar bagi mereka yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk berkonsentrasi.
Produk yang baik akan sia-sia tanpa pemasaran yang tepat. Begitulah perpustakaan juga harus “dipasarkan” dengan cara yang tepat kepada para mahasiswa. Adanya website dapat mendukung promosi mengenai berbagai pembaruan yang ada di perpustakaan. Namun bagaimana bisa apabila banyak mahasiswa yang bahkan tak tahu-menahu akan adanya website tersebut? Di sinilah diperlukan sarana-sarana publikasi lain.
Jika suatu saat UGM memang benar-benar melakukan revitalisasi perpustakaan, maka pihak perpustakaan mau tak mau harus dapat menginformasikan hal tersebut kepada seluruh entitas UGM, misalnya dengan mengadakan talk show dan peresmian dalam skala besar yang sekaligus menginformasikan bebagai hal baru yang disediakan di perpustakaan.. Selanjutnya, publikasi mengenai berbagai fasilitas dan kegiatan di perpustakaan dapat juga dilakukan melalui radio kampus serta poster-poster yang disebar ke seluruh fakultas di UGM.
Revitalisasi perpustakaan diharapkan dapat menciptakan atmosfer baru di lingkungan kampus UGM. Gairah membaca, diskusi, dan mengkaji berbagai bidang keilmuan akan turut meningkat. Perpustakaan tak lagi menjadi tempat yang membosankan, melainkan surga dunia bagi para mahasiswa.

 

Investasi yang Tidak Murah
Meminjam kata-kata dari CEO Apple, “money is not everything for innovation, but innovation without money is impossible”. Melakukan suatu inovasi hanyalah mimpi jika tak ada dana, juga dalam mewujudkan perpustakaan ideal di lingkungan kampus UGM. Perlu adanya niat dan keseriusan dari pihak universitas untuk mendukung revitalisasi perpustakaan.
Untuk tahun 2009, kabarnya pemerintah telah mengalokasikan anggaran 20% untuk bidang pendidikan. Ini merupakan sebuah angin segar. Namun di luar itu, UGM memang sudah sebaiknya mengalokasikan dana untuk mendukung keberlangsungan perpustakaan dan pemanfaatannya yang optimal, khususnya bagi mahasiswa. Biaya kuliah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun juga tentunya menimbulkan suatu tuntutan tersendiri dari para mahasiswa. UGM yang kini dipandang sebagai salah satu universitas negeri yang elit dan mahal sudah selayaknya memberikan fasilitas yang unggul dan memadai. Tak ada pencapaian tanpa pejuangan dan pengorbanan, pun untuk menuju research university bertaraf internasional.

Februari 22, 2009 Posted by | Uncategorized | 2 Komentar

MENGUNGKAP PAHLAWAN YANG HILANG

oleh Maisya Farhati*

Sejarah bercerita banyak hal dan memberi banyak pelajaran. Namun terkadang sejarah dapat pula tenggelam dan memang disembunyikan oleh mereka yang berkepentingan. Dan kita diam saja, tak pernah tahu dan mungkin tak tertarik untuk tahu. Di sana, ya di sana…di setiap zaman ada pahlawan-pahlawan yang mungkin tak kita kenal.

Kita sedang dalam suasana memperingati Hari Pahlawan. Tentu sudah sering kita mendengar ungkapan “bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai sejarahnya”. Namun sayangnya, selain pelajaran eksak seperti Matematika, pelajaran Sejarah justru menjadi momok tersendiri bagi pelajar umumnya. Apa gerangan yang menyebabkannya? Tak lain karena pelajaran tersebut sifatnya hafalan, baik nama, waktu, tempat, maupun peristiwa sehingga terasa melelahkan dan membosankan. Sejarah sudah selayaknya mengalir dan bercerita, namun justru itulah yang sering tak ditemukan dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Sejarah sudah selayaknya mengalir dan bercerita sehingga tak ada alasan bagi para pelajar untuk tak menyukai pelajaran Sejarah, serta akhirnya memahami dan menghargainya. Sejarah menjadi hal yang kaku dan membosankan karena ada esensi yang terkadang terlupakan, yaitu makna dan pesan di balik sejarah itu sendiri.

Permasalahan di atas kemudian cukup terbantu oleh karya sastra. Sastra yang bergaya naratif mampu menyajikan kisah-kisah bersejarah dengan lebih hidup. Namun di sisi lain, banyak pula orang yang kemudian mempertanyakan kebenaran atau keakuratan kisah dalam karya sastra tersebut, apakah memang nyata ataukah hanya imajinasi pengarangnya saja. Selain itu, masalah yang juga muncul ialah ketika pengarang bermaksud mengangkat suatu fase sejarah ke dalam karya sastra, maka di sini kemampuan berceritanya sangat diuji karena karya sastra bukanlah buku sejarah, sehingga ia harus benar-benar mampu membuat karyanya “hidup” dan terlebih lagi menggungah.

Pramoedya Ananta Toer (Alm), dalam karya terkemukanya “Tetralogi Buru” nampaknya berhasil melepaskan diri dari masalah tersebut. Dengan berbekal berbagai dokumen sejarah, penulis yang akrab disapa Pram ini dengan piawainya memadukan keindahan dan keluwesan sastra dengan keakuratan sejarah. Terlepas dari kontroversi mengenai pribadi Pram, semangat yang ia kobarkan melalui keempat episode tetralogi tersebut mampu menyajikan sejarah tak sekedar fakta-fakta nama, waktu, tempat, dan kejadian. Pesan yang disampaikannya utuh, sekaligus menggambarkan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia dan pemberontakan dirinya terhadap kolonialisme.

Tetralogi Buru terdiri dari empat buku berturut-turut “Bumi Manusia”, “Anak Semua Bangsa”, “Jejak Langkah, dan “Rumah Kaca”. Nama “Buru” mengacu pada Pulau Buru, karena Pram menulis buku ini saat ia dipenjara di pulau tersebut. Novel ini berlatar Hindia (sebutan untuk Indonesia saat masih di bawah kolonial Belanda) di akhir 1800-an dan awal 1900-an. Begitu terasa perubahan dan berbagai perkembangan dunia menuju apa yang saat itu disebut “modern”, yang ditandai dengan munculnya penemuan kereta angin (sepeda), mesin-mesin, mobil, dan lain-lain. Kata “modern” ternyata tak terbatas pada perkembangan fisik semata, tetapi juga pada pemikiran dan arus informasi. Adalah Minke, tokoh utama dalam novel ini, yang mewakili sosok anak negeri yang turut dalam kancah modernisasi itu. Lewat buku-buku yang ia baca, dialog serta berbagai kejadian yang ia alami, ia tumbuh dengan pemikirannya yang semakin maju dan menolak penindasan.

Perkembangan pemikiran dan pribadi Minke terjadi secara bertahap seperti digambarkan dalam setiap episode dari tetralogi ini. Semakin lama semakin matang, dan puncaknya pada saat ia berani menerbitkan surat kabar yang esensinya memberi pengetahuan dan advokasi bagi para pribumi. Diceritakan dalam buku ketiga, Minke menerbitkan surat kabar Medan Prijaji pada 1907. Penerbitan surat kabar ini membawa angin segar sebagai awal mula transfer informasi dan semangat nasionalisme. Minke juga kemudian mendirikan organisasi “Sarekat Priyayi” pada 1906. Tahun berikutnya, ia mendirikan sebuah organisasi yang tak asing bagi kita, yaitu Sarikat dagang Islam (SDI), organisasi pribumi pertama di Indonesia, yang kelak menjadi cikal bakal Syarikat Islam setelah dipimpin oleh Mas Tjokro (H.O.S. Tjokroaminoto).

Cerita dalam buku ini banyak melibatkan tokoh-tokoh sejarah yang sudah familiar bagi kita, seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Tiga Serangkai (dalam buku ini diberi nama Douwager, Wardi, dan Tjiptomangun), Gadis Jepara (R.A. Kartini), Dewi Sartika, serta pejabat-pejabat Belanda pada masanya, di antaranya Gubernur Jenderal Van Heutz dan Idenburg. Hal ini wajar adanya mengingat latar novel ini mencakup masa awal 1900-an, awal lahirnya semangat kepemudaan dan semangat persatuan. Namun mengapa tokoh utamanya justru bernama Minke yang tak familiar dalam pelajaran Sejarah yang kita dapat di sekolah?

Dalam buku ini pun sebenarnya diceritakan bahwa Minke hanyalah sebuah nama panggilan. Ia adalah seorang keturunan Ningrat dan pembesar Jawa, namun tak menyukai gelar dan stratifikasi sosial itu. Karena kedudukan keluarganya, ia mendapat kesempatan mendapat pengajaran Belanda. Ia merupakan murid yang cerdas sehingga setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikannya ke STOVIA, namun tidak selesai karena berbagai hal, salah satunya karena dari awal ia memang tidak mau menjadi hamba Gubermen Belanda, sedangkan semua lulusan STOVIA kelak akan bekerja sebagai dokter di bawah pemerintahan Belanda. Minke lebih tertarik terjun ke dunia jurnalistik dan akhirnya politik, dunia yang kemudian melambungkan namanya dan memperluas perannya dalam mendukung kepentingan pribumi. Namun kisah perjuangan selalu menuntut pengorbanan. Pembuangan dan pengasingan pun pernah dialami oleh Minke.

Hal yang menarik, tokoh dan peristiwa dalam Tetralogi Buru ini adalah nyata adanya. Minke memiliki nama asli Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo atau disingkat TAS. Ia lahir di Blora tahun 1880. Sebagaimana diceritakan dalam Tetralogi Buru, karena keaktifannya dalam jurnalistik dan politik diangap membahayakan Gubermen Belanda, ia memang pernah diasingkan ke Ambon. Sekembali dari Ambon, TAS tinggal di Hotel Medan Prijaji (ketika ia sedang di Ambon namanya diubah menjadi Hotel Samirono). Antara tahun 1914-1918, TAS sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1918. Mula-mula ia dimakamkan di Mangga Dua Jakarta kemudian dipindahkan ke Bogor pada tahun 1973. Di nisannya tertulis, Perintis Kemerdekaan; Perintis Pers Indonesia.

Entah pihak mana yang membuat skenario besar agar TAS tenggelam begitu saja dalam hiruk-pikuk zaman. Selama bertahun-tahun ia dilupakan dan tak dikenal. Barulah pada 1973 ia dinyatakan sebagai Perintis Pers Indonesia oleh Dewan Pers RI. Sedangkan untuk gelar kepahlawanan, baru didapatkannya pada masa pemerintahan SBY-Kalla, meski mungkin semasa hidupnya TAS sendiri mendedikasikan perjuangannya semata-mata untuk kepentingan bangsa tanpa mengharapkan gelar. Gelar Pahlawan Nasional diperolehnya pada 3 November 2006 melalui Keppres RI no 85/TK/2006.

Begitulah, Tetralogi Buru merupakan empat episode karya sastra yang menyempurnakan sebuah fragmen penting dalam sejarah Indonesia yang seringkali dilupakan orang, tak gamblang dan mendalam dituliskan dalam buku-buku teks pelajaran Sejarah, tidak pula dalam karya sastra lainnya. Juga melalui keempat buku ini kita diperkenalkan kepada tokoh pahlawan yang hilang dan terlupakan seperti Minke. Melalui penelusuran dokumen-dokumen sejarah, Pram telah berhasil menyulap kisahnya menjadi sebuah karya sastra yang begitu fenomenal. Membangun imajinasi di satu sisi, namun mempertahankan nilai-nilai sejarah di sisi lain. Dan yang penting, gambaran perjuangan para pahlawan di masa lalu hendaknya menjadi cambuk bagi seluruh elemen bangsa ini untuk senantiasa menghargai jasa-jasa mereka dan mengisi kemerdekaan dengan karya-karya yang membangun.

Selamat Hari Pahlawan. Terima kasih pahlawan-pahlawan Indonesia. Terima kasih untuk pahlawan yang dikenal, juga para pahlawan yang masih belum terungkap.

*Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2005, Kabiro Media JMME-SEF, Staf Redaksi Equilibrium FEB IGM

November 16, 2008 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

OBLIGASI SYARIAH DI TENGAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh Maisya Farhati*

Angin segar perekonomian di Indonesia lebih terasa ketika peluncuran pasar modal syariah pada Maret lima tahun lalu. Pasar modal syariah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan institusi-institusi (lembaga keuangan) syariah dan instrumen-instrumen syariah. Salah satu instrumen syariah yang hingga kini banyak diminati adalah obligasi syariah (sukuk).
Saat ini di dunia internasional—bukan hanya di Timur Tengah—sukuk sedang naik daun. Tengok saja apa yang terjadi di Dubai. Obligasi syariah senilai US$ 3,5 miliar yang diterbitkan untuk proyek pengembangan tahap kedua Bandara Dubai diburu oleh banyak investor, baik lokal maupun asing.
Perbedaan mendasar antara sukuk dengan obligasi konvensional tentunya terlihat dari ada tidaknya bunga yang dalam konsep ekonomi islam telah disepakati termasuk riba. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”. Selain itu, klaim yang ada pada sukuk tidak sekedar klaim terhadap aliran kas (sebagaimana pada obligasi konvensional — pen), namun merupakan klaim kepemilikan (Manaf: 2007).
Dari sisi pasar modal, penerbitan sukuk muncul sehubungan dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah, seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan reksa dana syariah yang membutuhkan alternatif penempatan investasi. Produk syariah dapat dinikmati dan digunakan siapa pun, sesuai falsafah syariah yang sudah seharusnya memberi manfaat (maslahat) kepada seluruh semesta alam. Di sinilah hal yang menarik, karena ternyata yang menjadi, investor obligasi syariah tidak hanya berasal dari institusi-institusi syariah saja, tetapi juga investor konvensional. Investor konvensional akan tetap bisa berpartisipasi dalam obligasi syariah, jika dipertimbangkan bisa memberi keuntungan kompetitif, sesuai profil risikonya, dan juga likuid.
Tak berhenti sampai di tingkat korporasi, sukuk juga dilirik pemerintah untuk menjadi salah satu instrumen pengimpun dana dari masyarakat. Undang-undang mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah disahkan bulan ini dan rencananya mulai dikeluarkan Oktober nanti. Pada dasaranya, draft UU SBSN hampir sama dengan UU SUrat Utang Negara (SUN), hanya saja ada tambahan beberapa pasal mengenai akad, antara lain akad ijarah, mudarabah, musyarakah, istisna’, dan akad serta kombinasi dari dua atau lebih akad (www.majalahtrust.com).
Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (Depkeu), Rahmat Waluyanto, menyatakan cukup banyak investor luar negeri yang menanti penerbitan sukuk global pemerintah. Alasannya, sukuk pemerintah dinilai menjadi instrumen investasi dengan return kompetitif tapi hanya memiliki risiko investasi rendah (Republika: Selasa, 18 Maret 2008). Apalagi kabarnya pemerintah akan menerbitkan dua macam sukuk, yaitu sukuk dengan mata dolar AS (sukuk global) dan bermata uang rupiah (sukuk lokal).
Adanya sukuk negara ini diharapkan tak sekedar menjadi euforia sektor keuangan. Pada prakteknya, sukuk negara dapat membantu pembiayaan sektor publik seperti infrasktukur misalnya. Sukuk negara juga dapat membantu bank umum, khususnya bank syariah, memanfaatkan likuiditasnya karena saat ini bank umum tengah kebanjiran likuiditas.

*Kepala Biro Media Sharia Economics Forum (SEF)

Tulisan terkait:
“Mengenal Obligasi Syariah” http://64.203.71.11/kompas-cetak/0306/04/finansial/347914.htm
“Sukuk” http://en.wikipedia.org/wiki/Sukuk
“What Is Sukuk?” http://islamicbanking.worldmuslimmedia.com/what-is-sukuk/

April 18, 2008 Posted by | Uncategorized | 2 Komentar

Kegagalan Globalisasi dalam Menyejahterakan Dunia (Pendahuluan)

Sepertinya kata globalisasi menjadi sesuatu yang sakti, yang menjanjikan berbagai perbaikan tak hanya di sektor ekonomi, tapi juga sosial, kesehatan, bahkan pendidikan. Globalisasi pada dasarnya adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias (Wikipedia). Jika globalisasi seringkali identik dengan ekonomi, wajar saja. Karena pada awalnya memang bermula dari ekspansi perdagangan internasional, namun pada perkembangannya telah membawa dampak yang begitu luas dan menciptakan problematika berkepanjangan.

 

Pada 1944, negara-negara Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS) bersepakat untuk mendirikan institusi-institusi yang berfungsi sebagai pilar tata ekonomi internasional baru. Adalah International Monetary Fund (IMF), The World Bank, dan International Trade Organization (ITO), tiga lembaga yang menjadi motor penggerak perdagangan global. Pada 1947 ITO dihantikan oleh General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dengan format yang lebih longgar karena hanya merupakan perjanjian sementara. GATT termanifestasi dalam bentuk kontrak antara negara-negara yang mematuhinya.

 

Dengan adanya perjanjian yang dilakukan melalui GATT, tarif barang-barang industri telah berhasil diturunkan sehingga pada 1987 menjadi hanya 2,9% di Jepang, 3% di AS, dan 4,7% untuk sepuluh negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Melihat perkembangan tersebut, negara-negara yang mengadakan perjanjian merasakan perlu adanya pengaturan kelembagaan yang lebih baik. Hal tersebut mendorong terbentuknya World Trade Organization (WTO) pada 1994. Kehadiran WTO awalnya menjadi harapan bagi banyak negara untuk menikmati transaksi perdagangan internasional yang lebih adil karena ada aturan main yang lebih jelas. Sayangnya, ternyata pengambilan keputusan lebih sering hanya melibatkan beberapa negara saja, seperti AS, Kanada, dan Jepang. Sedangkan negara-negara lainnya hanya menjadi “anak bawang” dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang tidak begitu penting, sekedar formalitas saja.

 

Bukan rahasia lagi bahwa AS menjadi penyetir lembaga-lembaga internasional, dari mulai menggembar-gemborkan perdamaian, stabilisasi moneter, sampai perdagangan bebas. Sebut saja PBB, IMF, World Bank, dan WTO. Keempat organisasi itu menjadi alat AS untuk mencapai kepentingan pribadinya.

 

Dorongan AS untuk membentuk tata ekonomi internasional bukan semata-mata demi menciptakan perdamaian dunia dan kesejahteraan global, melainkan karena pada pasca Perang Dunia II posisi AS benar-benar strategis. AS memiliki modal yang sangat besar dan berada di posisi terdepan sebagai sumber kredit bagi negara-negara lain. Selain itu, didukung pula oleh keunggulan kompetitif yang sangat besar di bidang teknologi dan pertanian. Tata perekonomian internasional yang didasarkan pada kebebasan transaksi barang, jasa, dan modal tentunya akan sangat menguntungkan AS.

 

Perdagangan bebas memang bisa saja menguntungkan dan menyejahterakan. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah perdagangan bebas dapat merangsang produsen untuk meningkatkan efisiensi sehingga dapat menjual barang yang relatif lebih murah bagi konsumen. Karena bagaimanapun, selain persaingan dalam kualitas, persaingan harga merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Tersedianya produk dengan harga murah di pasaran bisa meningkatkan daya beli konsumen dan pada akhirnya memperoleh peningkatan kesejahteraan. Di Jamaika misalnya, setelah dibuka akses perdagangan bebas untuk produk susu pada 1992, harga susu menjadi lebih terjangkau untuk dapat dikonsumsi oleh anak-anak miskin sekalipun. Namun konsekuensinya tentu saja merugikan pengusaha susu lokal. (Stiglitz, 2003).

 

Ya, perdagangan bebas bisa saja menguntungkan. Namun sayang, ada satu hal yang dilupakan. Kondisi masing-masing negara ketika memulai perdagangan bebas tidaklah sama sehingga dalam jangka panjang hal ini bisa saja malah bersifat mematikan produsen dalam negeri, khususnya di negara sedang berkembang (NSB). Hal ini dapat dianalogikan ketika memulai perdagangan bebas, NSB masih berasa di garis start, sedangkan AS telah berlari cukup jauh di depannya. Apakah ini adil? Sedangkan AS sebagai pihak yang telah unggul terus mendesak NSB untuk bergabung dalam GATT/WTO dan memaksa mereka mengikuti barbagai aturan main yang berat sebelah.

 

Oktober 10, 2007 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

MASIHKAH MEREKA BANGGA MENJADI WARGA AMERIKA SERIKAT?

oleh Maisya Farhati*

 

Manusia adalah binatang yang bermoral, dan
tidak ada tujuan politik dan ekonomi yang dapat terus bertahan
kecuali dilandasi oleh moral.
(Mark Blaug)

Amerika Serikat (AS) yang disebut-sebut sebagai Negara Adidaya memang benar-benar melambangkan sebuah kemapanan. Namun sayang, kemapanan itu hanya sebatas materi semata. Kemapanan ekonomi dan politik kemudian menjadi sesuatu yang agung di mata mereka yang (lagi-lagi) sayangnya berusaha diraih dengan menghalalkan segala cara.

AS memang arogan, banyak orang yang sudah menyadarinya. Banyak negara yang kontra Amerika namun di sisi lain negara-negara itu tetap manut pada negeri Paman Sam yang amat berkuasa itu. AS kerap muncul di tengah permasalahan dan urusan rumah tangga negara lain. AS kerap muncul dengan kedok memberi bantuan dan menegakkan keadilan dan perdamaian. AS berpura-pura muncul sebagai pahlawan. Memalukan!

Konflik Israel-Palestina yang kini merembet ke Libanon juga tak lepas dari peran dan dukungan AS. Pertanyaan kasar yang kemudian muncul adalah, Apakah mereka masih punya otak untuk membedakan mana yang benar dan salah?. Nampaknya keserakahan akan kehidupan dunia sudah merusak otak mereka sehingga benar-salah di mata mereka selalu berhubungan dengan untung-rugi yang mereka peroleh. Yang menguntungkan dianggap benar, sedangkan yang merugikan dianggap salah.

Sebenarnya, kita perlu merasa kasihan terhadap sikap AS tersebut. Negara Adidaya itu sejak dahulu memang telah disetir oleh kepentingan Bangsa Yahudi yang merupakan bangsanya orang-orang Israel. AS terus mendukung Israel karena mempunyai kepentingan ekonomi yang cukup signifikan. AS membutuhkan Israel yang pengaruhnya sangat kuat pada berbagai sentra-kapital seperti MNC (Multi National Corporation), TNC (Trans National Corporation), juga organisasi multilateral seperti WTO (World Trade Organization), IMF (international Monetary Fund), dan World Bank.

Secara terang-terangan, AS mendukung berbagai serangan biadab yang dilancarkan Israel ke Palestina dan Libanon. Padahal menurut jajak pendapat yang dilakukan di negara-negara Eropa, Israel dianggap sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Jika jajak pendapat serupa dilakukan di seluruh negara pun, hampir bisa dipastikan tetap menobatkan Israel sebagai pengacau sejati akan perdamaian dunia. Lalu, di mana AS yang dulu menggemakan perdamaian, hak asasi manusia, dan menjadi salah satu penggagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? PBB pun sepertinya kini tinggal nama. PBB bukan milik dunia, melainkan milik AS dan segala keangkuhannya. PBB ada di bawah pengaruh AS dengan hak vetonya. Menyedihkan.

Sudah begitu banyak kebencian yang terpatri di kalangan dunia terhadap AS. Namun ternyata, kebencian itu tak hanya datang dari pihak luar, namun juga dari warga negara AS sendiri. Mereka tak hanya benci, tapi juga malu akan sikap negaranya yang sangat arogan dan seakan tak punya hati itu. Mereka benci pada pemerintah AS yang terus mendukung aksi kejam Israel. Mereka benci pada pemerintah AS yang mendukung dan melakukan pembunuhan dengan alasan membasmi terorisme. Makna terorisme itu sendiri patut kembali dipertanyakan. FBI mendefinisikan terorisme sebagai kekuatan yang tidak legal demi mencapai tujuan politik, sementara manusia yang tidak berdosa menjadi sasarannya. Sudahkah AS berpikir jernih, siapakah teroris yang sebenarnya?

Salah satu warga AS yang sangat gencar menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap sikap pemerintah AS adalah Paul Craig Roberts, mantan wakil Menkeu dalam kabinet Ronald Reagan. Berikut salah satu tulisannya, seperti diberitakan oleh harian Republika edisi 7 Agustus 2006: Tahukah Anda, apakah itu musuh-musuh negara Yahudi? Mereka itu adalah warga Palestina, rakyat yang tanahnya dicuri negara Yahudi itu, yang rumah dan tanaman zaitunnya dihancur ratakan negara Yahudi itu, yang anak-anak mereka dibunuh di jalanan oleh serdadu negara Yahudi. Ketika negara Anda begitu melindungi negara Yahudi itu, masihkah Anda menyisakan kebanggaan untuknya?

Ya, masihkah warga AS bangga akan bangsanya itu? Masihkah mereka bangga akan negaranya yang membiarkan setiap detik bagi rakyat Palestina dan Libanon adalah jerit pilu dan tetesan darah? Masihkah?

*Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM
Anggota Redaksi Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa EQUILIBRIUM FE UGM

Oktober 10, 2007 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

Rokok, Ugh!

Suasana di dalam kereta Senja Utama jurusan Yogyakarta-Jakarta malam itu terasa cukup sesak. Maklum lah, bukan kereta eksekutif… Di setiap pemberhentian di stasiun-stasiun tertentu, pasti saja kereta diramaikan oleh kehadiran berbagai pedagang yang berjejalan masuk ke dalam kereta. Suasana yang tidak terlalu nyaman itu juga dilengkapi oleh asap rokok yang berkeliaran di udara. Ugh!!

Itu bukan kali pertama penulis mengalami hal demikian. Kejadian serupa juga sering ditemui di tempat umum lainnya seperti bis, pusat perbelanjaan, bahkan di lingkungan kampus. Banyak orang yang merokok di tempat umum dan, secara sadar ataupun tidak, telah menjadikan orang lain sebagai perokok pasif yang bahayanya tidak kalah dari perokok aktif. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap hal ini biasa saja, namun banyak pula yang sangat merasa terganggu karenanya.

Rokok yang bahan dasarnya berasal dari daun tembakau ini mengandung bahan penyebab kanker seperti arsen, benzena, kadmium, hidrogen sianida, dan toluen. Bahan tersebut juga menyebabkan efek negatif seperti asma, insomnia, batuk kering, penyakit paru-paru, dan impotensi. (Ensiklopedi untuk Umum dan Pelajar)

Berbicara tentang rokok, memang sudah sejak lama menjadi masalah yang dilematis. Ada dua kepentingan yang bersifat saling antagonis antara kesehatan dan ekonomi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan konsumsi tembakau menjadi penyebab utama meningkatnya angka kematian. Sejak tahun 1990 hingga 2000, angka kematian naik sampai dengan 7,9%. Selain itu, menurut Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup, HM Sukawati Abubakar, pada abad ke-20, 100 juta penduduk dunia meninggal dunia karena rokok.

Ketika banyak pihak berkampanye anti rokok, pada saat yang sama para produsen rokok juga gencar melakukan promosi akan produk mereka. Lihat saja di televisi, media cetak, maupun di papan-papan reklame, para produsen rokok berlomba-lomba menampilkan iklan seatraktif mungkin. Dan patut kita akui bahwa iklan-iklan tersebut memang cukup menarik dan ‘menyentil’ pihak-pihak tertentu. Sebut saja A Mild yang terkenal dengan berbagai iklan versi ‘Tanya Kenapa’.

Konsumen rokok pun sepertinya tak peduli dengan imbauan pada setiap iklan produk rokok. Kata-kata Merokok dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker,dstsepertinya hanya angin lalu bagi mereka. Staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Kelembagaan dan Desentralisasi, Dwijo Susono, menyebutkan bahwa saat ini sekitar 70% penduduk Indonesia tergolong perokok aktif. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi ke lima negara konsumen tembakau setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. (Republika, 1 Juni 2006)

Bagaimanapun, bahaya rokok tidak akan hilang selama barang tersebut memang masih legal dijual di pasaran dan dapat diperoleh dengan mudah oleh konsumen. Jika tidak terbentur masalah ekonomi, dengan mudahnya masalah ini dapat ditanggulangi dengan menilik sampai ke akar permasalahan, yaitu menutup pabrik rokok. Namun, sudah menjadi wacana klasik bahwa pabrik rokok memberikan sumbangan yang cukup besar bagi negara dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Rata-rata pendapatan negara dari cukai rokok per tahunnya adalah Rp27 triliun. Dilihat dari angka tersebut, tentunya bukan perkara mudah bagi pemerintah untuk menutup pabrik-pabrik rokok. Tapi, sepertinya pemerintah lupa bahwa dana (yang dibutuhkan) untuk menanggulangi penyakit akibat tembakau mencapai Rp81 triliun per tahun. Jadi, apakah keberadaan rokok masih menguntungkan?

Tanpa tergantung wacana klasik antara sisi kesehatan dan ekonomis yang sudah dipaparkan di atas, Anda bisa menimbang suatu hal dari sisi positif dan negatifnya, atau dalam istilah ekonomi dikenal sebagai cost benefit ratio. Apakah keuntungan/manfaat yang didapat (sebagai individu) dengan mengkonsumsi rokok itu lebih besar daripada biaya yang mesti dikeluarkan. Karena jika penulis amati, sebenarnya mereka yag merokok itu tidak mendapatkan value added yang esensial. Misalnya hanya untuk menghilangkan kebosanan atau “temen nongkrong”, seperti yang diungkapkan oleh rekan penulis, seorang mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Bandung. Apakah mereka rela mengorbankan nyawa merekahanya untuk kesenangan sesaat? Tetapi ada pula orang yang memang—katanya—tidak bisa bekerja tanpa ditemani rokok. Dalam pandangan subjektif penulis, itu hanyalah alasan yang dipaksakan. Toh itu adalah kebiasaan yang bisa saja dihilangkan jika orang tersebut mau berusaha dengan sungguh-sungguh.

Pada akhirnya, keputusan ada di tangan masing-masing individu. Jika keputusan akhir Anda adalah tetap memilih mengkonsumsi rokok, itu hak Anda. Namun, harus Anda ingat bahwa orang lain pun mempunyai hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.

Bekasi, Juni 2006


Maisya Farhati
Jurusan Ilmu Ekonomi UGM

Oktober 10, 2007 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Kontroversi UU Ketenagakerjaan

Akhir-akhir ini, demonstrasi para buruh banyak mewarnai jalan-jalan di perkotaan maupun gedung-gedung perwakilan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Aksi mereka itu tak lain merupakan sebuah respon atas rancangan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) yang dinilai merugikan pihak buruh.

Seperti kebijakan-kebijakan nonpopuler yang sebelumnya pernah dikeluarkan, tentu kali ini pun pemerintah memiliki argumen sendiri untuk menguatkan rencana tersebut. Pemerintah menyebut-nyebut perbaikan iklim investasilah sebagai alasan utamanya. Dengan direvisinya undang-undang tersebut, diharapkan investor lebih tertarik lagi menanamkan modalnya di Indonesia. Dan jika investasi meningkat, lapangan kerja baru akan bertambah sehingga pengangguran dapat berkurang.

Rendahnya Produktivitas
Kembali ke persoalan semula, pemerintah berencana merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tujuannya untuk mewujudkan tiga hal: menciptakan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja, menyederhanakan penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial, dan mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan.
Belakangan ini, pemerintah memang sedang gencar-gencarnya membuka kesempatan besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dilakukan seiring menurunnya tingkat investasi karena para investor menilai kondisi Indonesia kurang ramah untuk berinvestasi. Sebut saja Nike dan Sony, dua perusahaan besar yang telah menutup perusahaannya di Indonesia. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?
Kebanyakan investor mempermasalahkan rendahnya kinerja para pekerja di Indonesia. Produktivitas mereka bisa dibilang kurang memuaskan dibandingkan para pekerja di negara Asia lain seperti Vietnam dan Cina. Selain itu, para investor juga menganggap selama ini para pekerja Indonesia terlalu banyak menuntut namun tidak memberikan kontribusi yang cukup seimbang bagi perusahaan.
Karena redupnya minat investasi itulah pemerintah berusaha menggiatkan kembali sektor riil di Indonesia dan memperluas kesempatan kerja, salah satunya dengan merevisi UUK tersebut.

Tidak Pro Pekerja
Kalau ditengok lebih lanjut, revisi UU nomor 13/2003 ini secara langsung menyangkut kepentingan tiga pihak, yakni pengusaha, para pekerja, dan para pencari kerja. Di sinilah terdapat benturan kepentingan satu sama lain. Dilihat dari sisi pengusaha, revisi UUK akan mengurangi beban mereka sehingga volume investasi dapat meningkat. Bagi para pencari kerja, hal ini akan membuka kesempatan baru bagi mereka untuk dapat bekerja.
Namun yang kini menjadi persoalan adalah nasib para pekerja. Mereka merasa dirugikan karena banyak hak mereka yang akan berkurang, bahkan dihilangkan. Pasal-pasal dalam revisi UUK tersebut dirasa lebih berpihak pada pengusaha. Hal yang paling mencolok dalam revisi itu antara lain mengenai upah, pesangon, sistem kontrak, dan perlindungan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
“Pekerja tetap akan mendapat pesangon, uang pensiun juga tetap dibayarkan. Jadi sebenarnya tidak ada hak pekerja yang dihilangkan,” ujar ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi. Sebuah pembelaan muncul ketika ia mengatakan bahwa hak pekerja tidak dihilangkan. Memang benar bahwa tidak seluruhnya hak-hak itu dihilangkan, namun pada kenyataannya adalah hak pekerja sangat banyak direduksi.
Kita ambil contoh pasal 35 ayat 3 yang berisi, “Perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”, rencananya akan dihapuskan. Sungguh mengecewakan apabila pemerintah mengorbankan kesejahteraan rakyatnya sendiri dengan mengatasnamakan peningkatan investasi.
Selain itu, masalah yang cukup meresahkan buruh adalah tentang sistem kontrak. Dengan sistem ini, apabila kontak kerja seorang pekerja adalah lima tahun dan setelah jangka waktu tersebut tidak ada perpanjangan, maka pekerja tersebut berhenti bekerja di perusahaan yang bersangkutan tanpa memperoleh pesangon. Tentu saja bagi para pekerja hal ini memunculkan suatu kekhawatiran baru.
Menurut Revrisond Baswir (ekonom dan dosen FE UGM) dalam sebuah seminar di Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, revisi UUK pada dasarnya memang meminta pengorbanan para pekerja, walaupun hal itu dilatarbelakangi oleh niat untuk memperluas lapangan kerja. “Namun hal itu tidak berarti tidak ada pertanyaan yang tersisa,” ujarnya. Pertanyaan itu adalah: apakah memang revisi UUK ini merupakan satu-satunya jalan untuk mencerahkan kembali iklim investasi di Indonesia?

Menguntungkan Pengusaha dan Tidak merugikan Pekerja
Hasil survei World Economic Forum (WEF) menyebutkan bahwa peraturan ketenagakerjaan ternyata hanya menempati urutan ke tujuh sebagai kendala investasi di Indonesia. Enam alasan lainnya adalah inefisiensi birokrasi, infrastruktur yang tidak memadai, peraturan perpajakan, korupsi, kualitas sumber daya manusia, dan instabilitas kebijakan.
Maka pertanyaan yang selanjutya muncul adalah sudah sejauh mana pemerintah mengusahakan perbaikan bagi enam kendala investasi di atas?
Kita ambil contoh korupsi. Sudah seberapa banyak negara kita dirugikan karena suatu hal bernama korupsi, pastinya sudah tak terhitung. Begitu banyak. Dan pemerintah seharusnya semakin gencar memerangi hal yang krusial ini. Jika pemerintah konsen pada satu hal ini saja, pengaruhnya akan sangat berarti.
Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Susetiawan, menyatakan, “Ditekannya pembiayaan harga buruh kemungkinan besar adalah ketidakmampuan negara untuk mengatasi berbagai macam bentuk KKN yang mengakibatkan biaya produksi tinggi.”
Ada baiknya pemerintah membenahi faktor-faktor yang menjadi kendala investasi yang lebih utama daripada masalah peraturan ketenagakerjaan. Karena seharusnya substansi yang tidak boleh hilang dari peraturan tersebut salah satunya adalah perlindungan bagi tenaga kerja itu sendiri. Jangan sampai ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi ataupun memperbaiki struktur birokrasi misalnya, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan pada akhirnya mengharuskan masyarakat ikut memikul konsekuensinya.
Juga merupakan sesuatu yang bijak apabila para pekerja senantiasa meningkatkan produktivitas kerja dan menyeimbangkannya dengan tuntutan yang diajukan kepada perusahaan. Dan sebisa mungkin jika ada suatu tuntutan terhadap perusahaan, mereka melakukan negosiasi terlebih dahulu. Mereka perlu memikirkan waktu yang telah mereka habiskan untuk berdemo menyebabkan produktivitas perusahaan menurun, dan pada akhirnya jika dilihat secara makro, memperlambat pertumbuhan ekonomi negara.

 

Yogyakarta, April 2006
Maisya Farhati
Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM
Jurusan Ilmu Ekonomi

Oktober 10, 2007 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Jangan Pergi, Papua…

Ketimpangan bukanlah sebuah hal baru yang kerap mampir di telinga kita, bangsa Indonesia. Sudah lama hal ini menjadi masalah yang hingga kini belum juga usai. Kesenjangan mewarnai banyak bidang kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Masalah ini tentunya tak bisa dipisahkan dengan keadilan. Ketika seseorang atau suatu kelompok merasa tidak mendapatkan keadilan, akankah mereka terus berdiam diri?

Di tengah kemelut bangsa yang kini melanda, masalah Papua adalah salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Daerah timur Indonesia ini seakan tak pernah lepas dari problematika. Dari mulai kasus gizi buruk, Freeport, sampai beberapa penduduknya yang mencari suaka ke negeri tetangga, Australia. Dalam situasi yang jauh dari sesuatu bernama kesejahteraan dan keadilan, tak heran bila gerakan separatis pun muncul ke permukaan.

Sejak tahun 1971 PT Freeport masuk Papua dan membuka tambang Erstberg. Sejak tahun 1971 itulah warga aslinya, suku Amugme, dipindahkan dari wilayah mereka ke wilayah kaki pegunungan. Tahun 1972, Freeport melakukan ekspor perdana konsentrat tembaga. Karena saat itu USA sedang gencar berperang dengan Vietnam, harga tembaga melangit dan penambangan tembaga digenjot besar-besaran. Alhasil, Freeport menanggung keuntungan yang sangat besar dan menjadi perusahaan raksasa nan kaya raya.

Keberadaan perusahaan tambang tersebut membawa dampak yang sangat signifikan bagi pendapatan Papua. Produk Domestik Bruto (PDB) Papua memang nomor tiga seluruh Indonesia, tetapi tingkat kesejahteraan Papua ada di posisi ke-29 dari seluruh propinsi yang kini ada. Hal ini menunjukkan belum meratanya pendapatan di masyarakat. PDB Papua sebagian besar disumbang dari pendapatan Freeport yang sangat tinggi (tahun 2004 profit nettonya sebesar US$ 934 million atau 9,34 triliun rupiah). Namun kita jangan bangga dulu karena pendapatan tersebut bukan seutuhnya menjadi milik negeri kita, bahkan lebih banyak yang lari ke pihak asing (capital outflow). Karena 81,2% saham pertambangan tersebut adalah milik Freeport McMoran. Pemerintah kita melalui PT Freeport Indonesia hanya memiliki 9,4% saham saja, sementara 9,4% sisanya dimiliki oleh Indocopper Investama yang ternyata 100% sahamnya dikuasai oleh PT Freeport McMoran.

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kondisi ekonomi dan kesejahteraan di Freeport dan daerah sekitarnya sudah baik (Tempo, 26/02/06) pada kenyataannya tidaklah terbukti. Sebelumnya Kalla juga mengatakan Freeport telah memberikan manfaat bukan saja untuk Timika, tapi juga seluruh Papua lewat pajak, bagi hasil, dan program pengembangan komunitas.

Timika sebagai kota utama Freeport memang cukup baik karena menjadi kota utama kegiatan Freeport di mana karyawannya banyak beraktivitas. Namun, daerah lainnya yang termasuk wilayah kontrak karya seperti Yahukimo masih rendah kesejahteraannya. Bahkan beberapa waktu lalu sempat mencuat kasus gizi buruk di daerah tersebut.

Selain masalah kesejahteraan, masyarakat Papua juga mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa kini lingkungannya telah tercemar. Kementerian Lingkungan Hidup telah erkali-kali memperingatkan Freeport sejak tahun 1997 karena melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Menurut perhitungan Freeport sendiri, penambangan mereka dapat menghasilkan limbah sebesar kira-kira 6 miliar ton (lebih dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat Terusan Panama). Kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan, atau ke sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB.

Jadi, yang perlu dipertanyakan adalah apakah dari sekian banyak kekayaan alam yang dikuras dari bumi Papua itu para penduduknya tidak mendapatkan apa-apa? Apakah mereka hanya disisakan kemiskinan dan penderitaan? Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang dipublikasikan dalam website perusahaan Freeport (http://www.ptfi.com) juga patut diberi tanda tanya besar karena warga Papua belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang berarti.

Gonjang-ganjing di Papua kini juga diwarnai dengan perginya 42 warga Papua ke Australia untuk mencari suaka. Selain protes terhadap pemerintah Australia karena telah memberikan visa sementara, pemerintah Indonesia juga seharusnya menjadikan kasus ini sebagai peringatan akan terancamnya integritas bangsa. Jangan sampai ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian warga negara membuat nasionalisme mereka luruh dan akhirnya pudar.

Sudah saatnya pemerintah memprioritaskan pemerataan sosial dan ekonomi di Indonesia. Apakah pemisahan diri Timor Timur harus juga terjadi pada Papua???

 Yogyakarta, April 2006
Maisya Farhati
Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi UGM

Oktober 10, 2007 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

CEPU on my mind: Indonesiaku sayang, Indonesiaku malang…

Sebuah istilah “bagaikan ngekos di rumah sendiri”, memang pantas dijadikan analogi bagi keadaan negara kita sekarang. Kasus yang sedang hangat (bahkan panas), yaitu Blok Cepu, adalah salah satu contohnya. Atas nama nasionalisme dan manfaat ekonomi bagi seluruh rakyat, kandungan migas di nusantara sudah seharusnya dikuasai dan diatur negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lalu, bagaimana bisa ExxonMobil turut campur dalam hal pengelolaan Blok Cepu??

Blok Cepu pada awalnya diusahakan oleh PT Humpuss Patra Gas (HPG) melalui technical assistance contract (TAC) dengan Pertamina. Dengan alasan tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai eksploitasi cadangan minyak di blok itu, HPG pada 1997 melepas 49 persen sahamnya kepada Ampolex, perusahaan minyak yang sebagian besar sahamnya dikuasai ExxonMobil.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan dan Pengawasan Kontraktor Asing (BPPKA) PT Pertamina, Zuhdi Pane (Kompas, 28/2/2006), pelibatan investor asing dalam TAC sebenarnya tidak diperbolehkan secara perundang-undangan. Namun hal tersebut ternyata dapat diloloskan setelah pihak Ampolex pada saat itu melakukan “pendekatan” dengan Soeharto.

Dalam perkembangan selanjutnya, ExxonMobil mengambil alih 100 persen saham HPG di Cepu melalui Ampolex. Kontrak ExxonMobil di Blok Cepu semestinya selesai pada tahun 2010 dan menurut undang-undang tidak boleh diperpanjang. Namun pada kenyataannya pihak ExxonMobil ngotot ingin memperpanjang, bahkan berebut hak sebagai operator dengan Pertamina. Dan sayangnya, kini Exxonlah yang memperoleh hak tersebut.

Walaupun hak operator tersebut “hanya” berlaku selama lima tahun, dikhawatirkan ExxonMobil semena-mena dalam mengelola Blok Cepu. Bisa saja ia menguras habis minyak kita selama lima tahun tersebut, dan ketika hak operator telah dipegang Pertamina, yang tersisa hanyalah air (mungkin ini terlalu hiperbolis, tapi bisa saja terjadi kan?).

Kasus ini mengingatkan saya akan pengelolaan minyak di Ekuador yang juga dipegang oleh perusahaan minyak asing. John Perkins dalam bukunya “Confessions of an Economic Hit Man” memaparkan hal tersebut. Untuk minyak mentah senilai $100 yang diambil dari hutan hujan Ekuador, perusahaan minyak menerima $75. Dari $25 sisanya, tiga perempatnya harus dipakai untuk membayar utang luar negeri (yang juga merupakan suatu bentuk penjajahan AS dan konco-konconya). Sebagian besar dari yang tersisa dipakai untuk menutup biaya militer dan biaya pemerintahan lainnya, dan menyisakan kira-kira $2,5 untuk kesehatan, pendidikan, dan program bantuan bagi orang miskin. Ironis sekali bukan?

Memang, dalam kasus Blok Cepu pembagian hasil minyak sudah ditentukan. Persentase yang sudah disepakati saat ini adalah 85 persen pemerintah, Pertamina dan ExxonMobil masing-,asing memperoleh 6,75 persen, dan pemerintah daerah (Jatim dan Jateng) sebesar 1,5 persen. Tapi, bukannya tidak mungkin pihak ExxonMobil melakukan mark-up dan KKN. Selain itu, sebagai pengelola, peluang untuk melakukan intervensi dan pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan pihak ExxonMobil sendiri selalu ada.

Ah, begitu menyedihkan. Blok Cepu yang memiliki cadangan prospektif lebih dari sepuluh milyar barel dan merupakan cadangan terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia kini telah jatuh ke tangan asing.

Kapankah kita dapat menjadi bangsa yang mandiri?

Yogyakarta, Maret 2006

Maisya Farhati
Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM

Oktober 10, 2007 Posted by | Uncategorized | 7 Komentar